Tuding Panitia Pilkades Curang, Warga Payudan Duduki Kantor DPMD

  • Whatsapp
Demi menuntut keadilkan pilkades serentak, warga Payudan mendemo kantor DPMD Sumenep. (foto: Razin)

DESA BERGERAK | Tensi perpolitikan desa sudah mulai memanas. Hal itu terlihat menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak, warga Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep melakukan aksi demonstrasi ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Senin (31/5/2021).

Kehadiran meraka menuntut DPMD menjadi jawaban atas kegundahan masyarakat dalam proses pilkades yang benar-benar dikehendaki masyarakat Payudan.

Bacaan Lainnya

Massa aksi mendatangi DPMD juga meminta keadilan dalam proses pemilihan dan jangan sampai menodai demokrasi. Apalagi, dalam proses pencalonan, ada dugaan cara tidak sehat dilakukan oleh salah satu calon.

Koordinator lapangan (Korlap) Forum Advokasi Masyarakat (FAM) Desa Payudan Daleman Robi NR menuntut DPMD Sumenep agar segera turun tangan. Itu perihal adanya dugaan pemalsuan data salah satu bakal calon kepala desa (bacakades) setempat.

“Kami berharap DPMD bisa bekerja profesional. Karena, kami mencium bau busuk kecurangan sistematis yang dilakukan panitia pilkades di daerah kami,” tuturnya, Senin (31/5/21).

Selain pemalsuan data, lanjut Robi, dalam penjaringan bacakades di Desa Payudan Daleman, rata-rata calon diisi oleh simpatisan, saudara dan kerabat mantan kepala desa sebelumnya. Mereka berkedok berlindung di balik aturan. Termasuk mereka menduga salah satu calon memcoba membohongi masyarakat dengan persyaratan yang diduga dipalsukan.

Proses politik yang didasari kebohongan, dinilai dapat menghalalkan segala cara dan abai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Artinya ada unsur kesengajaan agar calon yang diinginkan masyarakat gugur di sistem skoring,” imbuhnya, saat menyampaikai aspirasinya.

Untuk memvalidkan tuduhan, mereka meminta DPMD menjadi saksi dan menekankan agar verifikasi berkas benar-benar transpran, Mereka ingin memantau langsung panitia mengkroscek biografi calon.

Massa juga menuntut DPMD membuka data perangkat desa setempat tahun 2016 beserta laporan seluruh kegiatan dan slip gaji perangkat desa. DPMD juga diharuskan mengawal pilkades setempat sehingga tercipta pilkades jujur adil. Bahkan, membubarkan dan membentuk ulang panitia Pilkades Desa Payudan Daleman jika dugaan pemalsuan itu benar.

Kepala DPMD Sumenep Moh Ramli mengatakan, pihaknya siap menerima pengaduan selama 24 jam. Namun, perihal temuan adanya pemalsuan data dari salah satu peserta calon kepala desa, Ramli menyarankan agar membawa bukti-bukti temuan baru ke aparat penegak hukum. Pasalnya, hal itu merupakan bidang lain. Artinya, temuan itu diproses atau diperkarakan secara hukum. “Kami selaku penyelenggara sudah melaksanakan sesuai Perbub Nomor 15 Tahun 2021. Jika ada temuan, silakan laporkan secara hukum,” terangnya. (ara/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *