Warga Banyuates Sambut Baik Rencana DLH Sampang Bangun TPS3R

  • Whatsapp

DESA BERGERAK | SAMPANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sampang merencanakan pembangunan tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) di Kecamatan Banyuates. Jika rencana itu terealisasi, warga meminta agar pengelolaannya dimaksimalkan. Sebab, di daerah tersebut kerap terjadi penumpukan sampah.

Arifin salah satu warga setempat mengatakan, rencana pembangunan TPS3R di hingga saat ini belum ada kepastian. Terutama, mengenai pelaksanaan pembangunannya. Padahal, keberadaan TPS3R sangat dibutuhkan untuk mengurangi terjadinya tumpukan sampah. Bahkan, pengelolaan sampah melalui TPS3R mampu bernilai ekonomis.

“Rencana tahun ini dibangun TPS3R itu, tapi belum ada kejelasan. Dan katanya TPS3R ini punya nilai ekonomis, jadi kami berharap segera dibangun dan pengelolaan harus dimaksimalkan. Sehingga, bermanfaat bagi warga,” ujarnya, Kamis (3/6/21).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Kebersihan dan Persampahan DLH Sampang Syarifuddin mengaku, pembangunan TPS 3R di pantura tersebut memang direncanakan tahun ini. Saat ini, masih tahap survei lokasi yang bagus untuk penempatan TPS3R dan tahap sosialisasi. Cakupannya, selain Banyuates sendiri meliputi Kecamatan Ketapang dan Sokobanah.

“Iya benar, tahun ini ada pembangunan TPS3R di Banyuates. Karena memang disana itu, pengelolaannya tidak maksimal. Dan sekarang masih tahap survei lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat,” tuturnya.

Pihaknya menegaskan, pembangunan TPS3R bertujuan untuk mengurangi adanya tumpukan sampah. Bahkan, apabila dikelola, TPS3R menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Namun, persampahan masih dipilah bisa dikelola atau tidak. Jika tidak bisa dikelola, dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Kendati demikian, saat ditanya pagu anggaran pembangunan TPS3R tersebut Syarifuddi mengatakan, sekitar Rp200 juta bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD tahun 2021. Sedangkan, teknisnya melalui penunjukan langsung (PL). Sebab, anggarannya masih di angka Rp200 juta.

“Dan itu sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Terkecuali sudah berada di atas angka Rp200 juta, baru dikontraktualkan,” pungkasnya. (mal/ito)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *